Suramadunews.com, Bangkalan – setelah sekian lama vakum, akhirnya PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) kembali akan mengaktifkan anjungan lepas pantai PHE-12, di 50 Km dari bibir pantai kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pertamina juga berkomitmen akan memberikan kompensasi bagi masyarakat apabila terdampak terutama nelayan.
Anjungan ini sebelumnya sempat berhenti beroperasi karena dilakukannya pemotongan bangunan atas (topside) akibat terjadinya kemiringan pada struktur anjungan.
” Hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi tanah,” ujar Senior Manager Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa Indra Zulkarnain.
“Anjungan PHE-12 seharusnya sudah beroperasi di 2017, akan tetapi terjadi insiden kemiringan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan memasang struktur baru,” jelasnya.
Saat ini proses perizinan sudah selesai, dan tinggal pengerjaan, lanjutnya.
Indra berharap semua pekerjaan yang dilakukan PHE WMO berjalan aman dan lancar. “Perhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan pekerja di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Saat ini PHE WMO mampu menghasilkan 2.000-3.000 barel minyak per hari.
Pemasangan anjungan PHE-12 diharapkan bisa menambah 500-1000 barrel minyak per hari. “Pemasangan anjungan PHE-12 diharapkan bisa menambah jumlah produksi PHE WMO, dan bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan. Program CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat untuk terus di lanjutkan,” kata Indra.
Rencananya, pada September-Oktober 2020, ini PHE-WMO akan memasang kembali anjungan yang sudah dipotong sebelumnya.
Anjungan lepas pantai PHE-12 yang akan dipasang kembali adalah anjungan yang lama dan posisinya hanya bergeser sedikit.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan sendiri menyambut baik pembukaan anjungan lepas pantai itu. PHE-WMO diharapkan aktif menjalin komunikasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar.
Perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam pembangunan perekonomian dan mengembangkan potensi lokal masyarakat.
Dampak lingkungan diharapkan bisa dikendalikan, agar ekosistem laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat tidak tercemar. (Dit-ysa)
