SURAMADU NEWS, SAMPANG – Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (APKP) mendatangi kantor dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker). Mereka menuntut pihak Diskumnaker untuk selektif dalam pemberian bantuan pemulihan ekonomi.
Ketua APKP, Abdul Aziz Agus Prayitno menduga bantuan pemulihan ekonomi tidak tepat sasaran. Selain itu, terdapat juga dugaan bantuan yang diberikan double ada beberapa penerima.
“Yang lebih disayangkan lagi, salah satu istri dari pegawai diskumnaker sendiri menerima bantuan itu,” ucapnya, Senin (07/09/2020).
Ia juga menduga, bantuan pemerintah itu tak diberikan sesuai petunjuk teknis yang ada. Bahkan, ia menilai, bantuan yang harusnya diberikan pada pengusaha kecil mikro menengah tak diprioritaskan.
“Harusnya bantuan itu diberikan pada masyarakat kecil yang membutuhkan. Bukan diintervensi pihak lain sehingga tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Diskumnaker Sampang, Tri Jayadi mengaku akan mengecek laporan tersebut. Ia juga mengatakan, akan mencoret data tersebut jika ditemukan penerima tak sesuai.
“Tentu kami perlu kroscek dulu ke bidang yang menangani, kalau memang terbukti tidak tepat sasaran, kami akan coret nama tersebut agar tidak menerima bantuan kedepan,” pungkasnya. (khol – ysa)
