Dugaan Penyelewengan Bansos PKH di Sampang, Dinsos PPPA Sebut Oknun Pendamping Sudah Diberikan Sanksi dari Kemensos RI

0
96
Foto: kantor Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

Suramadunews.com, SAMPANG – Carut marutnya Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terus mencuat di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. namun kepala Dinsos PPPA Kabupaten Sampang mengklaim oknum pendamping sudah diberikan sanksi.

Namun sebelumnya, juga menjadi warning terhadap para pendamping Bansos PKH yang juga ramai diberitakan mengenai dugaan penggelapan PKH di Dusun Burneh, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dimana kasus dugaan penggelapan dana bansos tersebut telah mendapatkan sanksi dari Kemensos RI.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Muhammad Fadeli menyatakan, oknun Pendamping PKH berinisial N yang betugas di wilayah Kecamatan Kedungdung tersebut sudah mendapatkan sanksi langsung dari Kemensos RI. Berdasarkan surat yang diterimanya, oknun pendamping N tersebut mendapat sanski berupa SP2.

Yang memberikan sanksi itu Kemensos RI langsung. dan sanksinya sudah turun berupa SP2 yakni gajinya ditahan selama tiga bulan,” terangnya, Selasa (30/5/23)..

Namun ketika ditanya kapan surat pemberian sanksi tersebut turun dari Kemensos RI, Fadeli mengaku bahwa surat-surat pemberian sanski oknum pendamping PKH tersebut sudah lama turun dari Kemensos RI.

“Untuk persisnya saya lupa, surat-suratnya ada semuanya di kantor. Tapi kami tegaskan, yang berhak memberikan sanski itu,” pungkasnya. (Khol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here