Suramadunews.com, BANGKALAN – Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) meneguhkan kembali visi dan misinya dalam mengawal pembangunan Madura, khususnya terkait dengan adanya Perpres 19 agar jalannya pembangunan nantinya tidak bertabrakan dengan budaya dan kearifan lokal.
Itu disampaikan ketika BASSRA menggelar pertemuan di Ponpes Ibnu Cholil Bangkalan pada Selasa 16 Februari 2021. Selain KH Imam Buchori Cholil sebagai tuan rumah, hadir juga KH Mohammad Rofi’i Baidowi Pemekasan selaku Korpus, KH Syafik Rofi’i Bangkalan selaku Sekjen, KH Makki Nashir PCNU Bangkalan dan Korda.
Serta belasan ulama sentral dari empat kabupaten yang ada di Madura seperti KH Muhaimin Makki dan KH Jazuli Nur dari Bangkalan, KH Fauzi Tijani dan KH Muhammad Sholahuddin (Ra Mamak) dari Sumenep, KH Syafik dan KH Itqon dari Sampang, dan KH Mukhdor dari Pamekasan.
Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Ulama BASSRA secara serius membahas beberapa issu krusial termasuk issu konflik masyarakat Madura di Kaltim yang sesuai hasil pantauan sudah semakin kondusif.
“BASSRA meneguhkan kembali visi dan misinya dalam mengawal pembangunan Madura, khususnya terkait dengan adanya Perpres 19 agar jalannya pembangunan nantinya tidak bertabrakan dengan budaya dan kearifan lokal,” terang Jubir BASSRA Korda Bangkalan, KH Ahmad Ali Ridho, Kamis (18/2/2021).
Menurut BASSRA kesan bahwa masyarakat dan tokoh madura anti pembangunan dan kemajuan perlu diluruskan. Sebab, orang Madura pasti mendukung pembangunan kemajuan daerahnya.
Issu Nasional kekinian lain yang juga jadi perhatian serius BASSRA adalah SKB Tiga Menteri prihal seragam sekolah. BASSRA akan memberikan dukungan penuh kepada MUI pusat yang telah meminta kepada pemerintah untuk adanya revisi terhadap beberapa poin dalam SKB tersebut. Dimana agar dapat mengakhiri polemik yang ditimbulkan dan tidak terjadi kegaduhan yang berkepanjangan.
BASSRA juga akan mendorong pihak-pihak terkait dengan perbaikan prasarana jalan di Madura, agar kerusakan jalan yang akhir-akhir ini sudah sangat menggangu mobilitas masyarakat untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
“Menurut BASSRA kalau misalnya ketersediaan anggaran menjadi masalah, maka yang harus dilakukan adalah tindakan darurat dengan perbaikan tambal sulam agar persoalan kerusakan jalan segera ada solusinya. Kalau tidak bisa mulus paling tidak jangan sampai membahayakan,” ucap KH Ahmad Ali Ridho seperti pandangan para ulama BASSRA.
Selanjutnya secara periodik BASSRA akan meningkatkan intensitas silaturahmi antar ulama, dan juga dengan semua Stakeholder yang ada pulau Madura. (Lam)
