Suramadunews.com, BANGKALAN – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PK5) di area Stadion Gelora Bangkalan (SGB) harus gigit jari karena merasa kecewa, sebab program bantuan sebanyak 67 tenda, kursi taman, lampu hias pada Tahun Anggaran 2020 untuk para pedagang yang ditunggu selama ini dari Dinas Koperasi dan UMKM gagal diterima.
Iskandar Hidayat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan mengungkapkan rencana penyaluran 67 tenda, kursi taman, lampu hias tahun 2020 pada sejumlah pedagang di SGB tidak jadi direalisasikan, serta dirinya meminta para pedagang menunggu program selanjutnya.
“Untuk pk5, yang di tengah stadion menunggu program lebih lanjut. Menunggu program lebih lanjut!,” kilahnya saat dikonfirmasi kelanjutan perealisasian program bantuan untuk para PK5 di SGB oleh klikku.net Kamis (21/01) melalui WhatsApp nya.
Menanggapi pernyataan Kadiskop dan UMKM itu Supyan Ketua Pedagang Kaki Lima Wisata Kuliner Bangkalan (PKLWKB) mengaku kecewa pada perealisasian komitmen pejabat OPD yang tidak konsisten pada pernyataan yang sudah dilontarkan pada publik sebelumnya, terlebih pada para PK5 di SGB.
“Kepala Dinas itu harusnya bisa dipercaya, karena dia merupakan kepanjangan dari bupati, kalau pernyataannya tidak konsisten seperti itu sama saja dia mempermalukan bapak bupati Bangkalan R. Abd Latif Amin pada masyarakatnya.” ujar Supyan bernada kesal.
Disisi lain masih menurut Supyan para pedagang sudah berharap dapat menikmati program pemerintah yang bersumber dari Dana Insentiv Daerah (DID) melalui Diskop dan UMKM yang diperuntukkan pada pemulihan perekonomian, namun ternyata apa yang disampaikan kepala dinas tidak direalisasikan dan hanya omong kosong belaka.
“Kami akan agendakan audensi dan demo terkait hal ini agar masyarakat tidak hanya menjadi alat untuk mengambil aliran dana tapi tidak bisa menikmati dana tersebut, jangan-jangan dananya cuma buat bancakan mengingat program ini sudah di dok DPA nya pada bulan 09, 2020 lalu.” ujar Supyan tegas.
Selain itu Supyan juga mengharap OPD Bangkalan khususnya Diskop dan UMKM lebih terbuka dalam perencanaan, perealisasian serta pelaporan serapan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN agar lebih transparan sehingga publik tidak menilai miring dan menimbulkan dugaan yang negativ pada wujud kinerjanya sebagai abdi negara. (Dit)
