Suramadunews.com, Bangkalan – Komisi D DPRD Bangkalan memanggil dewan pengawas rumah sakit (DPRS) untuk melakukan evaluasi terkait pelayanan rumah sakit yang beberapa waktu lalu dikeluhkan oleh masyarakat. Hasilnya, komisi D merekomendasikan untuk membuat pos pengaduan masyarakat agar hal serupa tak lagi terjadi.
Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar Dewas segera membuat pos pengaduan yang diisi oleh eksternal rumah sakit Bangkalan. Hal ini dinilai sangat perlu agar keluhan dan kritik dari masyarakat segera direspon oleh pihak rumah sakit.
“Selain itu, bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui penanganan medis ataupun pengetahuan kesehatan lainnya,” ujarnya, Selasa (17/11/2020).
Politisi partai PPP ini juga mengatakan saat ini pihak RSUD Syamrabu juga telah melakukan sidang kode etik oleh IDI Provinsi Jatim. Nantinya, akan diketahui apakah kasus tersebut terjadi akibat kelalaian atau tidak.
“Apapun hasilnya harus dijelaskan kepada masyarakat dan jika memang sudah sesuai SOP juga wajib disampaikan ke masyarakat agar pengetahuan masyarakat terkait kesehatan juga bertambah,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewas RS Bangkalan, SetijaBudhi mengatakan, telah memanggil direktur RSUD Syamrabu untuk melakukan evaluasi. Pihaknya juga merekomendasikan ke IDI Jatim agar sidang kode etik segera dilakukan.
“Hal ini kami lakukan agar masyarakat tak lagi menunggu hasil evaluasi rumah sakit. Selain itu, kami berharap pelayanan di rumah sakit semakin membaik,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan akan segera membentuk pos pengaduan untuk meminimalisir agar kasus tersebut tak lagi terjadi. Sehingga komunikasi masyarakat dan rumah sakit bisa berjalan baik.
“Supaya gak ada miskomunikasi lagi dan masyarakat lebih terlayani ketika ada keluhan. Untuk upaya lain dari kami, kami juga akan menyampaikan seluruh keluhan dan kritik dari masyarakat ke pak Bupati dengan tujuan agar rumah sakit kita semakin memberikan pelayanan lebih baik” tutupnya. (ysa)
