Biaya Tak Terduga Harusnya Jadi Stimulus Peningkatan Perekonomian Rakyat

0
243

“Jangan sampai 80 Milyar tidak tepat sasaran”

Suramadunews.com, Bangkalan – Biaya Tak Terduga (BTT) yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi dampak pandemi Covid19 banyak menuai kritik. Dasuki Rahmat, SH, penggiat ekonomi produktif Kab. Bangkalan melihat bahwa dana sebesar 80 Milyar rupiah tersebut belum tepat sasaran.

“Harusnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat tersebut menjadi stimulus bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bukan hanya bantuan bersifat charity saja,” ungkap Dasuki, sapaan akrab pria lulusan UTM ini, Selasa (13/10/20).

Seharusnya, lanjutnya, Bupati Bangkalan sudah dalam tataran perencanaan yang tepat terhadap strategi pembangunan dan peningkatan sektor ekonomi rakyat. “Saat ini harusnya sudah dalam tahap implementatif dalam penyalurannya sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup serta daya beli masyarakat,” urainya.

Padahal BTT sebesar 80 M rupiah ini regulasinya dibuat sangat simple oleh Pemerintah. Cukup diusulkan oleh Dinas terkait kemudian ditanda-tangani Bupati, selanjutnya bisa langsung dicairkan melalui rekening masing-masing penerima.

Ir. Ishak Sudibyo, Kepala Dinas PRKP Kab. Bangkalan mengungkapkan hal senada. “Mekanismenya memang dibuat mudah demi kelancaran dan percepatan pemulihan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Menurut Yoyok, sapaan akrabnya, saat ini Kab. Bangkalan belum bisa membangun infrastruktur secara normal. Karena refocusing anggaran akibat pandemi covid. “Namun saya berharap agar ada sebuah strategi pembangunan Kab. Bangkalan yang bisa mendorong peningkatan ekonomi rakyat kecil,” harapnya.

Terpisah, Ha,’i, SH, Anggota Komisi A DPRD Kab. Bangkalan mengajak seluruh elemen di Kab. Bangkalan untuk terus ikut mengawasi penggunaan dana BTT ini. “Karena saking simple-nya pencairan, maka kemungkinan diselewengkan juga semakin besar,” ungkap politisi Partai Golkar ini. Penyelewengan yang dimaksud bukan hanya penyelewengan dalam bentuk uang atau anggaran. “Tapi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat-pun menjadi bentuk penyelewengan wewenang,” ungkapnya.

Lebih jauh Dasuki Rahmat, penggiat ekonomi produktif Kab. Bangkalan juga menilai bahwa selama memimpin, Ra. Latif Amin, Bupati Bangkalan, belum menunjukkan sebuah kebijakan strategi yang menyentuh pada sektor UMKM. “Ini bahkan terjadi jauh sebelum pandemi ini berlangsung. Dus jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan pembenar untuk semakin tidak perduli kepada sektor yang mampu menopang klaster ekonomi besar,” harapnya tegas.

Bahkan saat ini, lanjutnya, adalah waktu yang tepat bagi Bupati Bangkalan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi rakyat kecil dan pemulihannya. “Ada sih dulu dana yang dikucurkan Pemkab Bangkalan melalui Dinas Koperasi sebesar 2 milyar untuk pembelian gerobak-gerobak dorong bagi PKL,” jelas Dasuki. Namun besaran ini menurutnya tidak seberapa dibandingkan kebutuhan UMKM yang ada di Kab. Bangkalan. “Sekali lagi menurut saya sebaiknya sudah saatnya para pejabat di Kab. Bangkalan memiliki sense of crisis yang tinggi di tengah pandemi ini. Karena rakyat sangat berharap kehadiran pemerintah daerah di tengah mereka,” pungkasnya. (Dit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here