Pemerintah Fokus di Penganggaran Penanganan Covid
Suramadunews.com, Bangkalan – bicara tentang visi pembangunan Bangkalan seperti janji Bupati Bangkalan saat pertama menjabat tidaklah mudah di tahun-tahun krisis akibat pandemi covid 19.
M. Mohni, MM, Wakil Bupati (Wabup) Kab. Bangkalan mengungkapkan kompleksitas perumusan anggaran di masa pandemi. “Jangan bicara dulu tentang visi dan misi pembangunan. Karena anggaran yang tersedia hanya fokus pada penanganan pandemi,” jelas Mohni mengawali pembicaraan. “Selanjutnya adalah penanganan sosial bagi masyarakat terdampak seperti bantuan sosial dan biaya tak terduga (BTT) yang pengawasannya langsung dari KPK,” jelasnya.
Tentu saja ini menimbulkan sedikit ketakutan di kalangan pejabat pelaksana karena beberapa perundangan di Indonesia yang kadang sedikit berbeda tafsir menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas. “Kehati-hatiannya kadang keterlaluan dan kadang malah menciptakan blunder,” lanjutnya.
Dia ambil contoh ketika bantuan sosial yang di pihak ke-tiga kan disoal oleh kalangan DPRD karena dianggap menyalahi ketentuan standard layak makan. “Padahal seharusnya bisa di swakelola-kan oleh dinas terkait (Dinas Sosial). Namun karena ketakutan dituduh melanggar regulasi dan Undang-undang yang berlaku karena nilai pagunya di atas 200 juta, maka Dinas Sosial kemudian melakukan tender,” kenang Mohni. Jadi, lanjutnya, kalau sudah tender, maka tentu ada keuntungan pihak ketiga yang dipatok oleh UU hingga 15%. “Otomatis pengurangan kualitas menjadi suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Padahal yang ditemukan hanya satu item saja saat itu. Yaitu mie instant yang dipasaran cuman seharga seribuan saja,” ujar Mohni yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (07/10/20).
Saat ini menurut Mohni, para pejabat Daerah sangat takut bermain-main dengan Anggaran. Terkadang, melakukan hal yang benar saja bisa jadi salah karena menafsirkan Undang-undang tidak seperti yang diharapkan penyidik atau Badan Pemeriksa Keuangan atau KPK sekalipun. “Kondisi ini diperparah lagi dengan pandemi yang sudah berlangsung hampir 10 bulan ini. Pembangunan fisik mungkin sangat jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Visi pembangunan Bangkalan untuk sementara diarahkan pada sektor-sektor penanganan covid dan penanganan kemiskinan serta dampak sosial lainnya,” ujar Mohni, sapaan akrab pejabat yang sudab menduduki banyak jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan ini.
Sementara prediksinya untuk tahun 2021 ? “Saya kok pesimis akan berubah. Karena virus ini kan selalu ada bersama kita. Tergantung sudut pandang Pemerintah Pusat saja. Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini (2020),” harapnya.
Sementara ini, menurut Mohni, Bangkalan sedang bersiap-siap menuju zona kuning. “Nah, tantangannya adalah bagaimana kita semua menjaga agar zona ini tidak berubah menjadi merah lagi,” terangnya. Caranya ? “Protokol kesehatan yang harus diterapkan disemua fasilitas publik seperti pasar, mall, sekolah, perkantoran dan lain sebagainya,” jawabnya.
Zona kuning, menurut Mohni akan meningkatkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat karena boleh dibukanya usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. “Namun disisi lain, pembukaan situs-situs ekonomi ini juga disertai dengan resistensi berkembangnya cluster penyebaran covid baru,” pungkasnya. (Dit)
