Suramadunews.com, Bangkalan – pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di benerapa wilayah tanah air kerap disorot. Pelaksanaan ini (Pilkada red.) dianggap memaksakan diri. Namun menurut Zainal Arifin, SH, Ketua KPUD Kab. Bangkalan hal tersebut justru bukan hal yang layak dipersoalkan. “Kalau diatur menurut standar protokol kesehatan yang berlaku, kenapa tidak ?” ungkapnya setengah bertanya.
Memang ada sedikit penyesuaian dengan Pilkada sebelum masa pandemi. “Ini berkaitan dengan standard pelaksanaan pencoblosan di lapangan,” jelas sarjana hukum lulusan UTM ini kepada suramadunews.com (06/10/20). Namun, lanjutnya, kalau pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kekhawatiran terhadap penyebaran virus covid ini, maka dia berpikir tidak menjadi hal yang sulit bagi pelaksana Pemilu di lapangan.
“Sekarang kalau memang pelaksanaan Pilkada selama masa pandemi ini disoal, maka kita coba bandingkan dengan tingkat kerawanan yang terjadi di pasar-pasar tradisional yang tetap dibuka ?” tanyanya. Standard protokol kesehatan di pasar tersebut kebanyakan dilanggar. “Tidak memakai masker, tidak memperhitungkan physical distancing,” jelasnya.
Kalau waktu pelaksanaannya yang agak lama menurutnya masuk akal. “Karena pasti petugas akan mengatur keluar masuknya para pemilih secara bergantian. Dan diminimalisir tidak ada kerumunan atau gerombolan massa yang menumpuk,” cetusnya.
Namun hal tersebut (protokol kesehatan red.) tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Pilkada sebelum massa pandemi. “Antri, tertib, dipanggil secara bergiliran. Hanya butuh waktu menyerahkan surat undangan, menunggu panggilan, mendapatkan surat suara, menuju bilik, memasukkan ke kotak suara,” urainya. Tidak lebih dari dua menit saja. “Masih lebih sulit ngatur orang di pasar, mas,” selorohnya. (Dit)
