Suramadunews.com, BANGKALAN – Ketua Fraksi PPP Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, Drs. K.H. Musyaffak Noer. MM. melakukan serap aspirasi atau reses di Pondok pesantren Al-Kholiliyah Karang Butoh Kelurahan Kraton, Bangkalan, Rabu (16/09/2020). Dalam kunjungannya, ia mendapat banyak masukan terutama untuk kemajuan pondok pesantren.
K.H. Zainal Alim selaku pengasuh PP Al-Kholiliyah berharap dengan adanya reses di pondok pesantren ini akan memberikan dampak yang lebih baik untuk sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan antusiasme masyarakat yang hadir. Beberapa masyarakat mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren terutama dimasa pandemi Covid-19.
Selain itu, warga lain juga mengeluh minimnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan santri di pondok pesantren. Bahkan, ia meminta untuk disiagakan satu dokter di masing-masing pondok pesantren agar lebih mempermudah mengecek kesehatan para santri.
Menanggapi hal tersebut, ketua fraksi PPP ini mengaku akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut ke meja dewan provinsi. Namun, ia juga meminta kerjasama pihak pengasuh dan santri ponpes untuk memperhatikan kebersihan di masing-masing ponpes itu sendiri.
“Tentu ini menjadi bahan kami untuk dibawa ke provinsi agar bisa memberikan output dan dampak yang baik bagi ponpes. Terkait banyak covid-19 juga akan kami sampaikan dan sudah seharusnya penggunaan dana Covid-19 kita awasi bersama,” ucapnya.
Selain itu, juga terdapat aspirasi masyarakat yang mengeluhkan perbaikan jalan di akses Bangkalan Sampang tepatnya di Kecamatan Blega, Bangkalan dan Kecamatan Kedungdung, Sampang. Pasalnya, diantara jalan tersebut masih minim perbaikan sebab saling tarik menarik .
“Itu juga permasalahan lama, memang perlu adanya duduk bersama antara provinsi dan juga dua kabupaten untuk menentukan kerusakan tersebut tanggungjawab siapa. Itu akan kami sampaikan.
Menanggapi pertanyaan pendidikan di pondok pesantren, Musyaffak Noer mengatakan harus ada keseimbangan sarana prasarana dengan skil guru, jangan sampai sarana prasarana lengkap tetapi skil gurunya tidak mumpuni,
“saya akan mengusulkan pada Gubenur agar tidak ada perbedaan antara guru negeri dan guru swasta dalam hal tunjangan dan pelatihan, karena itu juga merupakan usulan dari fraksi PPP, pungkasnya. (ysa-mks)
