Suramadunews.com, Bangkalan – sebelas tahun berdiri (2009) hingga kini, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Jawa belum kunjung memberikan kontribusi pembangunan Madura yang signifikan.
Badan Penhembangan Wilayah Suramadu (BPWS) adalah lembaga yang paling dipersalahkan dalam hal ini.
Banyak tuntutan dari elemen pembangunan baik dari Madura maupun Surabaya mendesak dibubarkannya lembaga Add Hoc yang dibentuk Pemerintah Pusat di Jaman SBY berkuasa ini.
Pertanyaannya : “Mengapa akselerasi pembangunan Madura terkesan lamban ?”
Ditemui di kantornya, Sidik Wiyoto, Plt. Sekretaris Bapel BPWS, mengemukakan alasan berubah-rubahya maket plan pembangunan menjadi faktor utama lambannya pecepatan pembangunan Madura. “Sejak awal, perencanaan ini selalu berubah-ubah karena disesuaikan dengan perencanaan dan koorsinasi masing-masing wilayah di 4 Kabupaten se Madura,” kilahnya.
Sebagai analogi, dia menggambarkan terkadang BPWS merencanakan A tapi daerah meminta B. “Mudah memang diucapkan, mas. Tapi tidak mudah dalam pelaksanaannya,” ungkapnya menanggapi banyaknya komentar nyinyir dari berbagai pihak.
“Jadi, kami sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pembangunan dan penhembangan Madura ini,” lanjutnya. “Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti kita berhasil dalam membangun subyek tertentu, tapi gagal dalam prosesnya,” jelasnya. Jadi, menurutnya, BPWS tidak bisa gegabah dalam menentukan titik capaian pembangunan.
“Namun apapun itu, niat kita baik,” ujarnya. Kita sudah meng-inisiasi pertemuan dengan 4 Bupati se-Madura dan telah disepakati untuk mendukung seluruh rencana pembangunan Madura kedepan.
“Saya berharap anggafan BPWS kedepan ditambah. Dan Pemerintah Pusat tidak apriori dengan keberadaan BPWS,” pungkasnya. (dit)
Setujukah anda ? Isi kolom komentar di bawah !!.
