Suramadunews.com, BANGKALAN – Korban pelecehan seksual di Bangkalan hingga kini belum memiliki wadah perlindungan. Untuk itu, Korps PMII Putri (Kopri) Bangkalan mendesak bupati agar merealisasikan shelter tersebut.
Tempat para korban kekerasan seksual dinilai cukup penting sebab saat ini banyak korban tak berani melaporkan karena tidak memiliki perlindungan. Sehingga dengan adanya shelter ini banyak korban kekerasan berani melapor karena perlindungannya dijamin.
“Tentu kami sebagai perempuan sangat prihatin dengan kondisi korban yang saat ini sangat perlu wadah perlindungan. Contohnya korban pemerkosaan di Kokop yang meninggal akibat bunuh diri,” jelasnya, Kamis (09/09/2020).
Ia juga mengatakan, tujuan dari shelter tersebut juga sebagai wadah penyembuhan trauma psikis para korban. Terlebih, banyak korban kekerasan seksual masih dibawah umur.
“Kondisi psikis yang sangat perlu diselamatkan. Sampai sekarang, korban hanya dibantu oleh satu psikolog yaitu bu Mutmainah dan tentu tenaga beliau terbatas,” jelasnya.
Selain menuntut realisasi shelter, Kopri juga meminta agar pemerintah menyediakan layanan pelaporan gratis serta menyediakan bantuan bagi korban pelecehan seksual.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengaku sangat menyepakati tuntutan tersebut. Namun, realisasi shelter tak bisa dilakukan tahun ini sebab terkendala penanganan Covid-19.
“Realisasi kami pastikan tahun 2021. Untuk call center sudah ada namun belum ada secara khusus untuk pengaduan pelecehan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait terkait perlindungan korban pelecehan seksual itu,” ungkapnya. (ysa)
